|
|
Gubernur DKI Minta Pengawasan Rehab Sekolah Tenaga Profesional
Selasa, 09 Februari 2010, 10:20 WIB
Kecewa dengan kualitas proyek rehabilitasi sekolah di DKI, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta Dinas Pendidikan agar menggunakan tenaga profesional dalam pengawasan pembangunan.
'Karena proyek ini volumenya banyak dan jumlahnya cukup besar, saya minta supaya menggunakan cara yang lebih profesional, seperti untuk setiap pengawasan proyek jangan diberikan kepada seorang guru karena dia tidak mempunyai pengalaman pembangunan gedung,' ujar Fauzi di Balaikota Jakarta, Selasa (9/2/2010).
Oleh karena itu, ia meminta agar manajemen proyek melibatkan konsultan manajemen yang independen dan profesional.
Dengan pelibatan konsultan manajemen yang profesional itu, maka diharapkan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi sekolah, mulai dari rehab ringan, sedang hingga berat dapat berjalan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan lebih meningkatkan kualitas bangunan gedung agar tidak gampang rusak.
Ia menyatakan kecewa dengan cukup banyaknya gedung sekolah yang mudah rusak, ambruk atau tidak terawat dengan baik sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar bagi peserta didik dan guru.
Dia menemukan ada gedung sekolah yang baru dibangun namun cat dindingnya sudah mengelupas atau ada plafon gedung yang tidak rata karena memakai bahan kayu yang tidak sesuai dengan rencana.
'Kalau terjadi seperti ini sekarang yang mengawasinya siapa? Itulah yang kita minta mulai, harus melibatkan konsultan manajemen mulai dari pengawasan, perencanaan dan pembangunan agar pengendalian proyek dapat dilaksanakan lebih profesional dari sebelumnya,' jelasnya.
Penggunaan konsultan manajemen itu disebut Gubernur harus diperhitungkan sejak awal agar dapat diperhitungkan biaya pemakaian konsultan dalam pengerjaan proyek.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyambut baik usulan Gubernur untuk melibatkan konsultan profesional tersebut.
'Mulai tahun ini, para pengembang harus melibatkan konsultan manajemen dalam setiap rencananya sehingga ada pertanggungjawaban yang baik,' ujarnya.
Selama ini, pengawasan pelaksanaan rehab dilakukan oleh Dinas Pendidikan dibantu oleh Dinas Perumahan DKI serta Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B).
Namun untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian rehab gedung sekolah agar lebih baik lagi, Taufik menyatakan mulai tahun ini dalam setiap rehab gedung sekolah baik total, berat, sedang dan berat akan melibatkan konsultan manajemen.
Selain itu, Gubernur meminta agar para pengembang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan profesional untuk mendapat sanksi sesuai dengan kesalahannya.
'Yang saya inginkan sanksi tersebut tidak hanya memasukkan pengembang dalam daftar hitam (black list), karena umumnya pengembang memiliki lebih dari satu perusahaan. Dia bisa menggunakan nama perusahaannya yang lain. Cara ini tidak membuat jera dan kualitas pekerjaan semakin baik,' tegasnya.
Untuk tahun 2010, anggaran rehab untuk sekolah di APBD adalah sekitar Rp300 miliar yang akan digunakan untuk merehab 46 gedung sekolah yaitu rehab total 22 gedung sekolah dasar negeri (SDN), rehab total 20 gedung sekolah menengah pertama negeri (SMPN).
Kemudian, pembangunan dua gedung sekolah baru, rehab total dua kantor balai pendidikan pelatihan kerja (BPPK) serta rehab satu kantor Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah (BP3LS) dan satu kantor Balai Pendidikan Tenaga Kependidikan Dasar (BPTKD).(Bm/Khr/An)
TERKAIT :
Nikmati berita terkini di handphone anda http://m.berita8.com |
|
