|
|
Upah Pungut Pajak
Bang Yos: Itu Tak Menyalahi Aturan
Kamis, 22 Januari 2009, 14:28 WIB
Bang Yos yakin tak ada unsur politik di balik kasus upah pungut pajak.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menegaskan bahwa tak ada yang salah dalam aturan upah pungut pajak daerah.
Dia mengatakan, kebijakan soal upah pungut pajak daerah ini sudah diatur dalam Permendagri dan Pergub dan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia sampai ke daerah tingkat dua.
'Aturannya seduah jelas yaitu Permendagri dan Pergub, jadi tak ada yang salah dalam hal ini,' tegas BAng Yos, Kamis (22/1) di Jakarta.
Bang Yos memaparkan, kebijakan upah pungut ini sudah ada sejak 1979, dalam perjalanannya banyak revisi dilakukan, termasuk ketika dirinya menjabat sebagai gubernur.
'Awalnya upah pungut yang diajukan sebesar lima persen, namun saya anggap itu terlalu besar, hingga akhirnya saya tetapkan menjadi 3,75 persen,' tuturnya.
Menurut Bang Yos, yang menerima upah pungut pajak daerah itu bukan cuma eksekutif, namun juga anggota dewan dan beberapa instansi lain seperti Depdagri, PLN dan Pertamina.
'Itu sudah ada atruannya, tak ada yang salah dalam UU otonomi daerah tersebut, ' tegasnya lagi.
Soal usulan pengembalian upah pungut, Bang Yos mempertanyakan dasar aturannya. 'Apa dasarnya. Jika memang harus dikembalikan, semua instansi yang meneriman juga harus mengembalikan,' tukasnya.
Dia juga mengaku siap dimintai keterangan oleh KPK jika memang dibutuhkan. 'Saya siap dipanggil jika memang KPK butuh keterangan dari saya,' ujarnya.
Bang Yos juga menampik adanya unsur politis di balik penyidikan kasus ini terkait dengan majunya dia sebagai Capres pada Pemilu 2009.
'Saya yakin KPK itu lembaga independen yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun,' tandasnya. (Dng)
TERKAIT :
Nikmati berita terkini di handphone anda http://m.berita8.com |
|
