EKONOMI

Kamis, 04/08/2016, 14:21
Kejagung Terima Laporan Penyelewengan Dana Aspirasi Kabupaten Kepulauan Meranti

EKONOMI Korupsi, Kab Meranti
 

kejagung-terima-laporan-penyelewengan-dana-aspirasi-kabupaten-kepulauan-meranti
BERITA TERKAIT
 
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mendapat laporan kasus dugaan korupsi dana aspirasi. Kali ini, korps ahdyaksa itu menerima pengaduan dugaan pemotongan dana aspirasi yang dilakukan oknum mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, MA.  
 
Sesuai laporan yang diterima Kejagung dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR), MA yang kini duduk sebagai anggota DPRD provinsi, diduga leluasa memotong dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten di tahun 2013.

“Kami sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung (Senin 1 Agustus 2016) dan diterima oleh Ibu Retna KR dari pusat penerangan hukum terkait lambatnya kinerja dari Kejaksaan Tinggi Riau dalam kasus yang diduga melibatkan seseorang bernama Muhammad Adil,” kata Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (4/8).

Hari mengatakan, Kejaksaan Tinggi Riau sebelumnya memang telah melakukan proses penyelidikan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-02/N.4/Fd.1/04/2015 tanggal 07 April 2015, yang diteken Kepala Kajati Riau Setia Untung Arimuladi.

Namun, hingga kini kasus tersebut terkesan jalan di tempat. Olehnya itu, aliansi ini meminta Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan dan memeriksa MA serta membongkar dugaan manipulasi dana aspirasi tersebut hingga tuntas, termasuk mengungkap jika ada oknum lainnya.

“Bukti-bukti adanya dugaan penyelewengan dana aspirasi tersebut sudah cukup jelas. Sehingga kita meminta ini diusut hingga tuntas,” tegas Haris sembari melampirkan bukti-bukti dugaan keterlibatan oknum mantan anggota DPRD kabupaten.

Misalnya, lanjut dia, pada 12 Februari 2013, Ketua Yayasan Pendidikan Bangun Negeri Budiman yang beralamat di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Merani, meneken surat bernomor 418/YPBN-KM/P2/II/2013, yang ditujukan kepada bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cc kepala Dispenda.

“Dia (Budiman) mengaku telah menerima dana aspirasi yang bersumber dari Dana Bantuan Langsung Hibah Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Meranti sebesar sekitar Rp 500 juta. Dana aspirasi tersebut diketahui merupakan dana aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bernama Muhammad Adil,” sebutnya.

Namun, lanjut Hari, Budiman mengaku tidak menggunakan dana Rp 500 juta tersebut untuk kepentingan kegiatan yayasan atau kepentingan kegiatan STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang. Dana aspirasi tersebut diketahui dicairkan melalui Bank Riau Cabang Selatpanjang secara bertahap, yakni dua tahap penarikan.

Semula, pengurus Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti dan Pengelola STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang berpendapat bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang memang sedang dibutuhkan.

“Anehnya, setelah penarikan, dana itu diminta seluruhnya oleh Muhammad Adil agar diserahkan sepenuhnya, yaitu melalui Bendahara Yayasan atas nama Muhammad Yasir. Kala itu, Muhammad Adil memberikan alasan kepada Pengurus STKIP Kusuma Negara bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan aspirasi lainnya, di luar (seperti mushalla, lembaga, dan lainnya),” jelas Hari.

Karena merasa tidak menggunakan Dana Aspirasi tersebut, lanjut Hari, maka Pengelola STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang merasa perlu memberikan klarifikasi. Surat klarifikasi tersebut ditandatangani di Selatpanjang pada 8 Februari 2013 dengan pihak yang membuat pernyataan bernama Budiman, Muhammad Khozin, Riky Heriyansyah, dan Rezkia Dora.

Kemudian, pada 14 Februari 2014, Nurdin sebagai ketua DKM Mesjid Babussalam sebagai pihak kedua menandatangani telah menerima dana bantuan belanja hibah/ bantuan sosial dari Pemeritah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 185 juta untuk digunakan pembangunan masjid.“Namun, dana yang diterima dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil hanya sebesar Rp 50 juta,” kata Hari.

Pertanyaannya kemudian, imbuh Hari, ke mana dana Rp 500 juta yang semestinya diberikan ke Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti dan STKIP Kusuma Negara Kelas Selatpanjang serta sisa dana sebesar Rp 135 juta yang akan digunakan untuk membangun masjid?

Sebelumnya, M Adil menuturkan, dia sudah memberikan klarifikasi ke Kejati Riau terkait tudingan itu. Ia membantah jika melakukan pemotongan seperti yang dilaporkan dan berkembang di media belakangan ini.

"Dana aspirasi dewan sebagaimana yang marak diberitakan selama ini tidak benar adanya. Tidak ada dana aspirasi dewan itu. Itu dana Pemda. Yayasan mengajukan ke Pemda. Kalau penuhi syarat ya dicairkan," kilah Muhammad Adil kepada wartawan, belum lama ini.
 
 

Berita Terbaru

Vettel Juara GP Australia
"Hari ini sangat indah. Terima kasih semuanya,"

Polres Jakbar Telusuri Kasus Narkoba Ridho Rhoma
Saat digeledah di mobilnya kami temukan satu paket shabu seberat 0,76 gram

Susanto, Pemilik 30 Kilogram Shabu Dituntut Mati
Pekerjaan terdakwa, termasuk jaringan Internasional (antar Negara) dan bertentangan dengan program pemerintah Indonesia

Jamu Valencia, Peluang Barca Raih Poin Penuh
Kemenangan jadi kewajiban untuk kami, guna menjaga potensi untuk menelikung Madrid di klasemen

Menerima Shabu 500 Gram, Juwita Divonis Penjara 12 Tahun
"Terima kasih Bapak Hakim. Saya menerima putusan 12 tahun penjara ini,"