TRAVEL SOSIAL PENDIDIKAN GAYA HIDUP BERITA ANDA KONGKOW METRO ROAD TO GERMANY

BERITA ANDA

Kamis, 17/04/2014, 16:09
Peserta Iuran BPJS Tidak Dihargai di RS Bekasi

BERITA ANDA BPJS
 

peserta-iuran-bpjs-tidak-dihargai-di-rs-bekasi ilustrasi/Ist
BERITA TERKAIT
 
Prosedur atau tidak dihargai? Itulah yang menjadi pertanyaan dibenak saya saat ini. Pasalnya, sebagai peserta iuran Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) tingkat karyawan saya mengalami tiga kali penolakan dari pihak Rumah Sakit yang merupakan rekanan program asuransi pemerintah tersebut.

Padahal, berdasarkan diagnosa dokter-dokter RS yang bersangkutan tersebut istri saya yang sedang mengandung anak pertama itu sudah harus menjalani operasi ceasar secepatnya.

Sebagai, orang yang awam akan medis tentu saya dirundung rasa khawatir yang sangat akut. Pertama, anak pertama yang kedua itu merupakan diagnosa orang yang ahli dibidangnya.

Mengetahui hal tersebut, saya pun langsung bergerak mengurus persyaratan BPJS dari surat rujukan klinik faskes pertama yang terletak di Jalan Narongong raya.

Memang selama ini, saya dan istri biasa memeriksa kandungan di bidan terdekat sebab berdasarkan rekomendasi dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi jika persoalan kandung normal sebaiknya diperiksa di bidan saja. Jarak rumah saya dan RSUD pemerintah tersebut terpaut berpuluh-puluh kilometer.

Kembali ke persoalan BPJS, setelah memperoleh surat rujukan dari klinik faskes pertama tersebut, saya pun langsung menuju Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Jati Sampurna. Sebab, berdasarkan list yang tertera di daftar Rumah Sakit-rumah sakit rekanan BPJS, RSIA swasta pinggir kota tersebut merupakan rumah sakit yang terdekat dari rumah saya dan merupakan rekanan BPJS.

Sesampainya di sana, saya pun disambut kabar gembira sekali oleh petugas informasi pendaftaraan yang mengatakan, hanya sebagian biaya operasi kebidanan tersebut yang ditanggung oleh BPJS.

Pasalnya, dari harga operasi Rp 8,5 juta yang ditanggung hanya Rp 4 juta oleh BPJS. Jadi sisanya saya harus merogoh kocek lagi. Itu juga belum termasuk obat dan biaya dokter. Yang dikalkulasikan sebesaran mencapai Rp 11 juta.

Kemudian, pihak RSIA Jatisampurna itu menyarankan agar saya ke RSUD Bekasi. Sebab, sebagai rumah sakit swasta mereka hanya menerima pasien yang memang sudah darurat.

Mendapatkan saran tersebut, esok harinya  istri saya dengan ditemani kakak perempuan saya mencoba memeriksa kandung di sana. Berdasarkan, analisa dokter kandungan di rumah sakit yang sudah berstandar nasional itu istri saya harus segera operasi ceasar.

Mendapat diagnosa tersebut, saya yang sedang bekerja mengawal pemberitaan lembaga penyelamat uang negara atau dikenal KPK harus bergerak menuju ke RSUD Bekasi. Untuk menandatangani persetujuan operasi.

Sepajang perjalanan, hati saya pun agak sedikit gembira selain tidak lama lagi akan menyambut anak pertama. Istri saya juga mendapat pelayanan medis yang memang haknya sebagai warga negara.

Namun, kegembiraan saya hanyalah sekejap, pasalnya, setelah melakukan perjalanan kuningan Jakarta-Bekasi saya mendapat kabar klasik rumah sakit pemerintah. "Tidak kebagian kamar."

Saya pun diwajibkan menunggu. Namun, karena takut ada apa-apa dan sesuai diagnosa dokter tadi yang mengharuskan istri saya jalani operasi ceasar segera. Saya pun, meminta untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Yakni, Rumah Sakit Rawa Lumbu.

Namun, meminta selembar kertas rujukan di RSUD Bekasi layaknya sebuah olahraga marathon yang mengharuskan kita untuk memutar-mutar terlebih dahulu dari satu ruangan ke ruangan lain.

Belum lagi, menghadapi petugas rumah sakit yang digaji dari pajak kita. Dengan gampangnya  mereka melempar dan menyarankan kita ke ruangan lain.

Kalo sudah begini,  teori wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) patut dicoba. "Bahwa menghadapi para pegawai birokrat Indonesia kita harus seperti ngajak berantem, baru mereka kerja dengan benar." Saya pun akhirnya marah-marah dulu baru dapat surat rujukan dari RSUD Bekasi.

Apakah penderitaan sudah berakhir? Belum kawan. Di Rumah Sakit Rawa Lumbu saya disarankan untuk datang lagi besok bersama istri menjalani pemeriksaan di polikebidanan mereka.

Mereka pun dengan entengnya menyarankan, jika hari ini istri saya dalam keadaan mules-mules dulu baru bisa disiapkan sebuah ruangan.

Saya pun berpikir apakah ini yang namanya pelayanan kesehatan terpadu? Apakah ini sikap petugas medis di negeri ini?

Padahal, saya bukanlah orang yang mau gratis saja. Perusahaan saya membayar setiap bulan untuk premi asuransi pemerintah tersebut. Saya pun juga orang yang membayar pajak. Ataukah ini pelayanan kesehatan di Jawa Barat?

Sampai saat ini benak saya pun bertanya-tanya apakah ini karena saya peserta BPJS?

Bisma Rizal
Peserta BPJS 

Sadikin   2015-02-27 21:04:41
Menurut hemat kami RSUD bekasi memang belum siap melayani masyarakat secara layak, sehingga petugas bisa melakukan hal-hal yg tidak pantas dari sisi kemanusiaan. Apapun namanya beginilah wajah pelayanan kesehatan di negeri ini. memprihatinkan. Tentu saja ini adalah tanggung jawab pimpinannya, walikota/bupatinya, gubernurnya, meskesnya, dan juga presidennya. Mudah-mudahan mereka masih punya hati nurani.

Kirim Komentar Anda


Komentar

Berita Terbaru

Vettel Juara GP Australia
"Hari ini sangat indah. Terima kasih semuanya,"

Polres Jakbar Telusuri Kasus Narkoba Ridho Rhoma
Saat digeledah di mobilnya kami temukan satu paket shabu seberat 0,76 gram

Susanto, Pemilik 30 Kilogram Shabu Dituntut Mati
Pekerjaan terdakwa, termasuk jaringan Internasional (antar Negara) dan bertentangan dengan program pemerintah Indonesia

Jamu Valencia, Peluang Barca Raih Poin Penuh
Kemenangan jadi kewajiban untuk kami, guna menjaga potensi untuk menelikung Madrid di klasemen

Menerima Shabu 500 Gram, Juwita Divonis Penjara 12 Tahun
"Terima kasih Bapak Hakim. Saya menerima putusan 12 tahun penjara ini,"