KORUPSI

Selasa, 29/10/2013, 14:00
KPK: Pejabat Korupsi Karena Rakus

KORUPSI Korupsi, KPK, Pejabat Negara
 

kpk-pejabat-korupsi-karena-rakus
BERITA TERKAIT
 
Ada dua hal yang memicu terjadinya praktik korupsi di tanah air, pertama karena tuntutan kebutuhan hidup dan kedua akibat sifat rakus. Jika pejabat tinggi negeri inii melakukan korupsi, itu didorong sifat rakus.

Hal ini dipaparkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Selasa (29/10) di Kantor Pusat BPK Jakarta.

Menurut Adnan, korupsi yang muncul atas dasar tuntutan kebutuhan biasanya dipicu keterpaksaan. "Ini masuk korupsi recehan," katanya.

Sedangkan pejabat negara yang melakukan korupsi biasanya didorong oleh sifat rakusnya. Dia mencontohkan kasus penilepan uang yang melibatkan pejabat negara seperti Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Gaji Ketua SKK Migas 250 juta. Sebagai komisaris Bank Mandiri gajinya Rp 75 juta. Gajinya 300 juta saja nggak cukup. Itu kalau rakus," tegasnya.

Adnan menambahkan, selain karena kerakusan, korupsi yang dilakukan para pejabat erat kaitannya dengan persoalan integritas. Soal integritas ini, dia memberi contoh kasus yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif  Akil Muchtar.

"Kasus Akil Mochtar ini terjadi karena yang bersangkutan tak melalui tes integritas. Berbeda dengan pimpinan dan staf KPK yang sebelumnya telah melalui tes integritas," ungkapnya. (ans/aef)


Berita Terbaru

Kadar Emas di Puncak Monas Menurun, Mengapa?
Sekarang ini, kalau kita oleskan tangan ke emas puncak Monas, tangan kita pasti hitam sekali..

Andi: Kabinet Jokowi-JK Diumumkan Minggu
Perkenalan yang akan dilakukan Jokowi akan digelar dalam suasana yang lebih rileks dan informal.

Polda Metro Siap Amankan Event Jakarta Marathon 2014
""ersama panitia, kita mengantisipasi adanya ancaman, gangguan dan kemungkinan sabotase."

Real Madrid Vs Barcelona, Ancelotti Yakin Menang
"Selalu sulit untuk bermain melawan Barca, tapi saya yakin kami akan bermain dengan baik. Tim ini telah pulih."

Boni Hargens Apresiasi Langkah Jokowi Libatkan KPK dan PPATK
Jokowi memperlihatkan keseriusannya dalam mewujudkan kabinet bersih. Tidak ada yang salah dengan semua itu.