KORUPSI

Selasa, 29/10/2013, 14:00
KPK: Pejabat Korupsi Karena Rakus

KORUPSI Korupsi, KPK, Pejabat Negara
 

kpk-pejabat-korupsi-karena-rakus
BERITA TERKAIT
 
Ada dua hal yang memicu terjadinya praktik korupsi di tanah air, pertama karena tuntutan kebutuhan hidup dan kedua akibat sifat rakus. Jika pejabat tinggi negeri inii melakukan korupsi, itu didorong sifat rakus.

Hal ini dipaparkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Selasa (29/10) di Kantor Pusat BPK Jakarta.

Menurut Adnan, korupsi yang muncul atas dasar tuntutan kebutuhan biasanya dipicu keterpaksaan. "Ini masuk korupsi recehan," katanya.

Sedangkan pejabat negara yang melakukan korupsi biasanya didorong oleh sifat rakusnya. Dia mencontohkan kasus penilepan uang yang melibatkan pejabat negara seperti Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Gaji Ketua SKK Migas 250 juta. Sebagai komisaris Bank Mandiri gajinya Rp 75 juta. Gajinya 300 juta saja nggak cukup. Itu kalau rakus," tegasnya.

Adnan menambahkan, selain karena kerakusan, korupsi yang dilakukan para pejabat erat kaitannya dengan persoalan integritas. Soal integritas ini, dia memberi contoh kasus yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif  Akil Muchtar.

"Kasus Akil Mochtar ini terjadi karena yang bersangkutan tak melalui tes integritas. Berbeda dengan pimpinan dan staf KPK yang sebelumnya telah melalui tes integritas," ungkapnya. (ans/aef)


Berita Terbaru

Internal PDIP Akui Ada Beberapa Nama Cawapres Jokowi
"Memang sudah ada beberapa nama yang didiskusikan dalam internal partai,"

Peserta Iuran BPJS Tidak Dihargai di RS Bekasi
Apakah ini yang namanya pelayanan kesehatan terpadu? Apakah ini sikap petugas medis di negeri ini?

Libur Paskah, Tiket Kereta Api Ludes Terjual
"Dari kemarin tiket sudah habis terjual. Untuk hari ini tiket yang sudah terjual sebanyak 12.096 lembar,

Hasil Rekapitulasi, PPLN Berlin Catat 785 Suara Sah
Jumlah keseluruhan surat suara di wilayah rangkapan Berlin dan sekitarnya berjumlah 838 suara

Aksi Mogok Sidang Panitera Pengganti Disesalkan MA
"Sudah disetujui pada 15 April, tinggal membahas teknis pembayaran yang akan dibahas 21 atau 24 April 2014 mendatang,"