KORUPSI

Selasa, 29/10/2013, 14:00
KPK: Pejabat Korupsi Karena Rakus

KORUPSI Korupsi, KPK, Pejabat Negara
 

kpk-pejabat-korupsi-karena-rakus
BERITA TERKAIT
 
Ada dua hal yang memicu terjadinya praktik korupsi di tanah air, pertama karena tuntutan kebutuhan hidup dan kedua akibat sifat rakus. Jika pejabat tinggi negeri inii melakukan korupsi, itu didorong sifat rakus.

Hal ini dipaparkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Selasa (29/10) di Kantor Pusat BPK Jakarta.

Menurut Adnan, korupsi yang muncul atas dasar tuntutan kebutuhan biasanya dipicu keterpaksaan. "Ini masuk korupsi recehan," katanya.

Sedangkan pejabat negara yang melakukan korupsi biasanya didorong oleh sifat rakusnya. Dia mencontohkan kasus penilepan uang yang melibatkan pejabat negara seperti Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Gaji Ketua SKK Migas 250 juta. Sebagai komisaris Bank Mandiri gajinya Rp 75 juta. Gajinya 300 juta saja nggak cukup. Itu kalau rakus," tegasnya.

Adnan menambahkan, selain karena kerakusan, korupsi yang dilakukan para pejabat erat kaitannya dengan persoalan integritas. Soal integritas ini, dia memberi contoh kasus yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif  Akil Muchtar.

"Kasus Akil Mochtar ini terjadi karena yang bersangkutan tak melalui tes integritas. Berbeda dengan pimpinan dan staf KPK yang sebelumnya telah melalui tes integritas," ungkapnya. (ans/aef)


Belum Ada Komentar Buat Berita Ini

Kirim Komentar Anda


Komentar

Berita Terbaru

Madrid Juara International Champions Cup 2015
Duel adu penalti terpaksa digelar setelah kedua tim bermain imbang 0-0 selama 90 menit.

810 Pasangan Calon Kepala Daerah Daftar ke KPU
Dari jumlah tersebut, 20 pasangan merupakan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu dua pasangan perseorangan dan 18 pasangan dari partai politik, yang akan mengikuti pilkada di sembilan provinsi.

Kemarau di Jakarta Diprediksi hingga Oktober
Sedangkan musim hujan di Jakarta diprediksi baru akan terjadi pada bulan November mendatang.

Jawa Barat Siaga Kekeringan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana kekeringan hingga Desember 2015.

Siswa Tak Boleh Jadi Panitia Orientasi Sekolah
Para siswa senior hanya diperkenankan membantu dibawah pelaksanaan MOPDB dibawah pengawasan guru dan kepala sekolah