MENUJU RI 1

POLITIK

Jumat, 31/05/2013, 15:57
Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Ini Alasan PKS

POLITIK SBY, kenaikan harga bbm
 

tolak-kenaikan-bbm-bersubsidi-ini-alasan-pks Ilustrasi pengelola pom bensin menyikapi rencana kenaikan harga bbm bersubsidi/ist
BERITA TERKAIT
 
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tampaknya akan ditolak Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (31/05). Mantan Ketua Fraksi PKS itu mengatakan, alasan penolakan itu dilatari oleh kegagalan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi bbm bersubsidi.

Selain itu, kata Mahfudz, pemerintah juga gagal mengawasi praktik penyimpangan distribusi bbm bersubsidi. Tidak hanya itu saja. Selama ini, jelas Mahfudz, PKS sudah dua kali menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan bbm bersubsidi, namun tidak digubris pemerintah.

"Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu.

"Dalam dua kali kebijakan kenaikan harga BBM sebelumnya, PKS mendukung. Namun, sikap sepihak dengan tidak ditindaklanjuti rekomendasi PKS membuat PKS kali ini harus berpegang pada objektifitas tadi," sambung Mahfudz yang menegaskan sikap politiknya terkait rencana kenaikan harga bbm bersubsidi.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga bbm bersubsidi. Direncanakan harga jual premium dari Rp4.500 per liter akan naik menjadi Rp6.500 per liter, sedangkan harga solar naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Kenaikan harga BBM subsidi ini targetnya dilakukan awal Juni 2013, bila pembahasan RAPBNP 2013 telah disahkan oleh DPR. (ali)




Berita Terbaru

Kristen Stewart Jalin Hubungan dengan Sesama Jenis
Saat saya berpacaran dengan pria, saya menyembunyikan segalanya karena semua hal pribadi jadi trivia

Ini Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK
Pejabat baru ini, langsung dilantik Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB di Istana Negara, dan selanjutknya langsung bekerja.

Aniaya Pembantu, Putra Mantan Wapres Cuma Dituntut 2 Tahun
Dakwaan primer Pasal 90 KUHP tentang luka berat, menurut JPU Wahyu, tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

NU dan Muhammadiyah Sepakat Menolak Radikalisme
“Kami ‎menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak terpancing dengan upaya-upaya provokasi."{

Bupati Barru Titip Harapan ke Perantau
Selamat berkumpul bersama keluarga. Idi silessurengku sibawa anak-anakku yang balik ke tanah rantau, salama'ki lettu kampongna tauwwe