POLITIK

Jumat, 31/05/2013, 15:57
Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Ini Alasan PKS

POLITIK SBY, kenaikan harga bbm
 

tolak-kenaikan-bbm-bersubsidi-ini-alasan-pks Ilustrasi pengelola pom bensin menyikapi rencana kenaikan harga bbm bersubsidi/ist
BERITA TERKAIT
 
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tampaknya akan ditolak Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (31/05). Mantan Ketua Fraksi PKS itu mengatakan, alasan penolakan itu dilatari oleh kegagalan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi bbm bersubsidi.

Selain itu, kata Mahfudz, pemerintah juga gagal mengawasi praktik penyimpangan distribusi bbm bersubsidi. Tidak hanya itu saja. Selama ini, jelas Mahfudz, PKS sudah dua kali menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan bbm bersubsidi, namun tidak digubris pemerintah.

"Tidak digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu. Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I DPR itu.

"Dalam dua kali kebijakan kenaikan harga BBM sebelumnya, PKS mendukung. Namun, sikap sepihak dengan tidak ditindaklanjuti rekomendasi PKS membuat PKS kali ini harus berpegang pada objektifitas tadi," sambung Mahfudz yang menegaskan sikap politiknya terkait rencana kenaikan harga bbm bersubsidi.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga bbm bersubsidi. Direncanakan harga jual premium dari Rp4.500 per liter akan naik menjadi Rp6.500 per liter, sedangkan harga solar naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Kenaikan harga BBM subsidi ini targetnya dilakukan awal Juni 2013, bila pembahasan RAPBNP 2013 telah disahkan oleh DPR. (ali)




Belum Ada Komentar Buat Berita Ini

Kirim Komentar Anda


Komentar

Berita Terbaru

Jokowi Bakal Kunjungi Tiga Negara ASEAN
Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke tiga negara ASEAN yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina pada 5-9 Februari 2015 untuk tujuan utama meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

PNS DKI Telat Absen Bakal Kena Potongan
Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

Bambang Gunawan Tak Akan Penuhi Panggilan KPK
"Sampai putusan praperadilan, kami tidak akan memenuhi panggilan KPK,"

Soal Saksi untuk Budi Gunawan, KPK Bakal Konsultasi ke Presiden
Beredar kabar, tidak hadirnya saksi dari Kepolisian karena adanya Telegram Rahasia (TR)

Jokowi Ngaku Didukung Prabowo
"Beliau menyampaikan dukungan penuhnya kepada pemerintahan sekarang,"